BeritaBagus.co.id, ROHIL | Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Rokan Hilir (HIPEMAROHI - PEKANBARU) dalam kabinet "Rentak Bertuah" yang di nakhodai oleh Khoirun Azwandi menyambut kehadiran panitia kerja (PANJA) DPR RI dengan melakukan aksi di tugu zapin namun karena menghargai kebijakan PPKM yang ada di kota Pekanbaru, rekomendasi peniadaan yang di peroleh dari Polresta Pekanbaru maka Hipemarohi mengganti dengan konferensi pers didepan kantor DPRD Provinsi Riau dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Pada giat tersebut presiden Hipemarohi menyampaikan kekecewaannya terhadap satgas penertiban perkebunan ilegal yang di bentuk oleh gubernur Riau Tidak ada transparansi atas kinerja yang telah mereka lakukan " Kami atas nama HIPEMAROHI-PEKANBARU dengan tegas menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Satgas tersebut" tutur presiden hiprmarohi yang kerap di sapa azwandi, Minggu (13/09/2021)
HIPEMAROHI Pekanbaru pun melakukan pemantauan langsung di lapangan guna membuktikan apakah kawasan hutan di Riau khususnya di Rokan Hilir telah dikuasai oleh perusahaan kebun kelapa sawit secara Ilegal. Hasil investigasi di lapangan terdapat salah satu perkebunan yang ada di kecamatan tanjung medan terindikasi mengusahakan di areal hutan lindung yang dikonfirmasikan melalui Unit Pelaksanaan Tekhnis Kesatuan Pengelolan Hutan ( UPT KPH ) Bagan siapi-siapi, bahwa areal di 3 titik Koordinat : 1°28'46''N 100°26'01''E , 1°28'57''N 100°28'51''E dan 1°27'01''N 100°26'42''E merupakan Kawasan Hutan Lindung ; yang terhampar perkebunan seluas lebih kurang 2.500 hektar, yang diukur melalui fitur “Ukur” Web Google Earth terhadap perkiraan areal yang ditanami sawit . Dan di duga pengusahaan tersebut bersangkut paut dengan oknum yang Bernama Bonar Sianipar dan Edison Napitupulu.
"kami sudah cek di dinas perkebunan bahwa kegiatan usaha perkebunan tersebut tidak terdokumentasi perizinan perkebunannya, itu yang disampaikan pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Riau"ujar Muhammad ridho selaku korlap
Kemudian, Ridho mengatakan "Begitu juga dengan kanwil BPN provinsi Riau melalui surat Nomor : MP.01.02/3405-14/IX/2021 bahwa pengusahaan tersebut tidak lekati hak atas tanah, DLH Rohil pun demikian memyampaikan areal tersebut tidak teridentifikasi sebagai kegiatan usaha perkebunan yang semestinya"
Selanjutnya, Hipemarohi berharap dengan hasil investigasi yang mereka temukan tersebut bisa segera di tindak lanjuti agar tidak merugikan negara lebih besar lagi.
Hipemarohi meminta kehadiran Panitia Kerja (PANJA) DPR RI ke Riau tidak hanya menjalani kunjungan seremonial dalam mengevaluasi pelanggaran hak atas tanah di provinsi riau namun juga melihat kondisi dilapangan " Bapak-bapak tim PANJA DPR RI main-mainlah ke Rohil "ujar azwandi
Berdasarkan temuan tim Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan di DPRD Provinsi Riau terdapat jutaan hektare lahan yang di garap secara ilegal serta berada di dalam kawasan hutan, kawasan sungai oleh perusahaan kelapa sawit. Selain itu ditemukan pula perusahaan yang membuka areal kebun di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) atau bahkan mengembangkan lahan untuk perkebunan sawit tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
Khoirun azwandi selaku presiden hipemarohi menyatakan "Kami meminta dan mendesak PANJA DPR RI mendalami temuan yang pernah dilakukan oleh Pansus Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan DPRD Prov Riau. Dan secara khusus, dengan tegas melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap HGU PT. Jatim Jaya Perkasa, Di Rokan Hilir, HGU PT. Salim Ivomas Plantation, Di Rokan HIlir, HGU PT. Karya Abadi Sama Sejati, Di Rokan Hilir, HGU PT. Tunggal Mitra Plantation, Di Rokan Hilir, HGU PT. Lahan Tani Sakti – ADE, Di Rokan Hilir" Tutupnya.
(Lek).
