Home / Peristiwa

Dana program KOTAKU anggaran APBN sebesar 21Milyar diduga tidak saling transparan antar pengurus

Berita Bagus - 17 Maret 2020, 11:40 WIB

Dumai - Diminta Kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai, pihak penegak hukum dan yang berwenang lainnya agar segera memberikan sanksi dan menindak tegas Oknum ASN yang nakal, terkait Kucuran Dana program daerah terbebas kumuh KOTAKU diwilayah Kota Dumai Provinsi Riau.

Dengan besar anggaran 21.Milyar dalam tiga gelombang yang telah dikucurkan pemerintah pusat.

Bagi pihak Oknum yang telah memiliki tugas Fungsional dan juga SK Menteri  tentang pemukiman Kumuh dan SK.Walikota No.448/Bappeda/2015. dan No.611.32/Bappeda/2015.
perihal pengajuan pernyataan minat pelaksanaan kegiatan Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP).

Semua Oknum ASN itu sudah ada dana Untuk gaji dan tambahan insentifnya.
namun tugas dan tanggung jawabnya terkesan di abaikan.

Ketika awak media dan Lsm melakukan konfirmasi kebeberapa Instansi, untuk mempertanyakan prihal terkait kucuran dana alokasi Sebesar 21Milyar tersebut.

Saat tim Lsm dan Media kedinas Perkim kota dumai 13/03/20 dan 16/03/20, Namun Oknum yang dianggap bertanggung Jawab tidak ada ditempat, Sehingga terkesan ingin menghindar.

Arispriadi ST menjelaskan kepada awak media saat di Konfirmasi Untuk penyelesaian permasalahan di RT 02 Kelurahan STDI terkait kucuran dana anggaran tahun 2017 tersebut.

" Beberapa hari yg lalu kami sudah rapat dengan pak lurah, dan akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan pihak KPP. terkait anggaran dari Kotaku alokasi dana untuk program Kotaku di Kelurahan STDI ini.sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dari pusat", Ujar Arispriadi.

" Kalo untuk penarikan dana dari rekening KSM untuk pemanfaatan memang Aris dan Korkot mengetahui di berkas pencairannya". Sambung Aris

" Seperti yang sudah Aris sampaikan kemaren, bahwa infrastruktur berupa sumur bor tower dan jaringan perpipaan sudah menjadi Aset kota Dumai dan operasionalnya sudah diserahkan ke masyarakat melalui Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP).
terkait untuk memberikan teguran kepihak KPP selain korkot itu ranah pak Lurah juga. Selanjutnya terkait operasional dan perawatan menjadi tanggung jawab KPP dan masyarakat sebagai stakeholder system air bersih ini", Tambah Aris

" diharap masyarakat bisa mandiri dalam penanganannya, Walaupun demikian kami tetap berusaha untuk mencarikan dana guna menyelesaikan permasalahan di wilayah dampingan kami. karena jaringan air bersih ini sudah menjadi aset kota Dumai", sambungnya lagi.

Saya juga menambahkan.!!
dengan dicabutnya listrik dari PLN salah satunya permasalahan Kotaku diKelurahan STDI menunjukkan ada indikasi ketidak pedulian warga yang menjadi stakeholder dari sistem ini. tentunya BKM melalui LKM harus saling berkordinasi", Tutup arispriadi kepada tim awak media.

Sementara Ketika di Jelaskan oleh kadis PUPR Zulkarnaen Melalui yomi. " kami sebagai pihak PUPR tidak mengetahui prihal program KOTAKU tersebut, karena ini murni programnya PERKIM. namun begitu juga jika ini telah menjadi aset Pemda, kenapa kami tidak mau memberikan solusinya. masih bisa kok diperbaiki, tentunya harus ada menyerahan aset dengan secara tertulis. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penyerahan", Tegasnya (tim/red)

Share :

Berita Popular